• Jl. Sendowo No. 31A Purwodinatan Semarang
  • 024-3543603

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Semarang berharap pemerintah segera memberikan keputusan terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya adanya pembatasan tersebut bisa menjadi kendala dalam operasional angkutan darat.

Ketua Organda Kabupaten Semarang, Hadi Mustofa mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait kabar pembatasan pembelian BBM. Pihaknya berharap pembatasan yang dilakukan tidak seperti kabar yang sudah beredar.

“Karena ini kan kemarin sudah beredar ya isunya di televisi, media sosial bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM. Kami sendiri pun bertindak cepat, kami bersosialisasi kepada anggota kami sendiri dan juga pihak Pertamina. Kami memohon kepada pihak Pertamina untuk nantinya adanya penambahan pada jumlah BBM yang dapat diberikan kepada kami anggota Organda,” kata Hadi ketika dihubungi detikJateng, Jumat (26/8/2022).

Hadi juga mengatakan dengan adanya pembatasan maka pembelian BBM tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional. Jika kebutuhannya lebih besar dari pembatasannya, maka pengeluaran bertambah karena harus memberi BBM non-subsidi.

“Kita sendiri pastinya terdampak ya, dengan pembatasan ini kami khawatirnya BBM yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan kami. Jadi kami harus membayar lebih untuk jenis bahan bakar lain yang tentunya membuat kami merugi,” jelasnya.

Menurutnya moda angkutan darat yang akan terdampak paling parah ialah bus pariwisata, AKAP, dan Ekspedisi karena jumlah BBM yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

“Nah ini misalnya nanti kan beneran pembatasan, nanti yang paling bermasalah itu ya yang angkutan untuk pariwisata, AKAP, sama Ekspedisi. Infonya aja kalo dari pemilik bus pariwisata cuma dijatah 200 liter. Itu nanti jelas nggak cucuk (tidak sepadan) untuk PP. Masa nanti karena nggak bisa beli solar belinya pertamax dex ya kami jelas keberatan,” ujarnya.

Meski begitu Hadi mengatakan pihaknya akan tetap mematuhi kebijakan pemerintah yang sudah dibuat. Namun ia berharap ada penambahan kuota pembatasan yang bisa dibeli. Misalnya angkutan darat jenis AKAP dapat mendapat penambahan dari 200 liter menjadi 400 liter.

“Kalaupun nanti tetap naik dan dilakukan pembatasan, kami sebagai masyarakat ya mau tidak mau tetap menerima hasil putusan dari atasan (pemerintah) tapi kami sangat berharap nanti semoga ditambah lagi kuota BBM yang dapat kami terima,” jelas Hadi.

“Kami berharap nantinya adanya penambahan pada jumlah BBM yang dapat diberikan terutama bagi moda AKAP dan sejenisnya hingga 400 liter,” imbuhnya.

Sementara itu Haryanto (40) salah saru sopir angkutan Ungaran-Salatiga jenis ELF mengatakan dirinya bisa merugi jika ada pembatasan pembelian BBM subsidi.

”Ya jelas ya rugi ini nanti kalo beneran dibatasi terus, kami ini dikejar waktu otomatis nanti bahan bakar yang kami pakai juga cepet terserap. Pagi-pagi jam 05.00 WIB sudah berangkat cari penumpang pulangnya nanti Maghrib. Tapi nanti waktunya habis buat antri solar. Padahal kita juga beli dibatasi paling bolehnya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu juga kadang nggak boleh udahan, ya jelas ga bisa jalan nantinya angkutannya,” keluhnya.

Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini sedang mengkaji terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Sementara itu terkait harga BBM subsidi, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut hampir dipastikan naik.

“Ada situasi dalam waktu dekat hampir dipastikan bahwa BBM pasti naik,” kata Baktiar dikutip dari detikFinance, Kamis (25/8/2022).

Leave A Comment